LAWYER

ADVOKAT adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini.

Pasal 1 Angka 1 – Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

PELAYANAN HUKUM

Untuk melaksanakan Ketentuan dari Undang-undang Advokat tersebut, ” 2 e L ” memiliki Pelayanan Hukum bagi Perorangan Pribadi, Perusahaan maupun Badan Hukum Lainnya yang berupa :

  1. Membuat dan mengajukan Gugatan Perdata atas adanya Perselisihan Hukum yang merugikan Klien;
  2. Menghadapi Gugatan dan sekaligus membuat Gugatan Balik (Gugatan Rekonvensi) dari Pihak Lain, baik Perorangan Pribadi maupun Badan Hukum;
  3. Mengajukan Perlawanan (Verzet), Intervensi maupun Bantahan atas suatu Gugatan yang tidak berhubungan dengan Klien tetapi merugikan Klien;
  4. Mengajukan Upaya Hukum Eksekusi untuk kepentingan Klien atas adanya suatu Putusan Hakim yang Telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht van Gewijsde) atau adanya suatu Dokumen yang dipersamakan dengan Putusan tersebut berdasarkan hukum;
  5. Mendampingi Klien sebagai Saksi Pelapor, Saksi Korban dan/atau Tersangka dalam hal adanya Pemanggilan, Pemeriksaan atau Perintah Penangkapan, Penahanan yang dilakukan atau diperintahkan oleh Kepolisian ataupun Kejaksaan atas Dugaan Tindak Pidana;
  6. Mendampingi Klien sebagai Terdakwa di Kepolisian dan mengajukan Pembelaan (Pledoi) untuk Klien terhadap Badan Peradilan di seluruh Indonesia;
  7. Mengajukan Upaya Hukum Banding ke Pengadilan Tinggi, maupun Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap suatu Putusan Hakim Perdata dan/atau Pidana yang dianggap merugikan Kepentingan Klien;
  8. Memberikan beberapa pilihan Penyelesaian Perselisihan dalam Situasi yang Paling Menguntungkan bagi Kepentingan Klien;
  9. Dan lain sebagainya.

PERKARA-PERKARA YANG DITANGANI

  1. Perkara Perdata
    1. Hutang – Piutang;
    2. Sengketa Tanah;
    3. Sengketa Waris;
    4. Eksekusi Hipoték (Kredit yang diberikan atas dasar Jaminan berupa Benda Tidak Bergerak – Pasal 1162 KUHPerdata);
    5. Sita Jaminan;
    6. Sengketa Komersial;
    7. Dan lain sebagainya.
Designed by rawpixel.com / Freepik
  1. Perkara Pidana
    1. Fitnah;
    2. Pemalsuan;
    3. Pembunuhan;
    4. Pencemaran Nama Baik;
    5. Penganiayaan;
    6. Penggelapan;
    7. Penipuan;
    8. Narkotika dan Psikotropika;
    9. Korupsi;
    10. Dan lain sebagainya.

AKTIVITAS LAINNYA

LITIGASI

  1. Melakukan Pendampingan dan Pembelaan dalam Perkara Pidana Umum maupun Khusus, mulai dari Tingkat Penyidikan, Penuntutan sampai dengan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan;
  2. Menangani Perkara-perkara Perdata dan mengutamakan Penyelesaian secara Damai untuk Kasus-kasus dalam Perdata Umum, Perceraian (Hukum Keluarga), Pertanahan, Ketenagakerjaan dan/atau Hubungan Industrial di Pengadilan yang bersangkutan;
  3. Membuat Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Pledoi, memeriksa Keterangan Saksi-saksi, menyerahkan Bukti-bukti, Kesimpulan dan hal lain selama Sidang Pengadilan sedang berlangsung;
  4. Melakukan Upaya Hukum di Tingkat Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali dan Upaya Hukum Lainnya;
  5. Dan lain sebagainya.

NON LITIGASI

  1. Somasi (Subpoena);
  2. Perundingan (Negotiations);
  3. Nasihat-nasihat Hukum (Legal Advice);
  4. Rancangan-rancangan Hukum (Legal Drafting);
  5. Pendapat Hukum (Legal Opinion);
  6. Investigasi Masalah-masalah Hukum (Legal Investigation);
  7. Dan lain sebagainya.


https://www.pngdownload.id/png-1jdo9y/

Kebijakan ” 2 e L ” sebagai ADVOKAT, PENGACARA dan PENASIHAT HUKUM dalam Bidang ” LAWYER ”

  1. Dalam Perkara-perkara Perdata, ” 2 e L ” harus mengutamakan Penyelesaian dengan Jalan Damai.
  2. Dalam menangani Perkara, ” 2 e L ” Tidak Dibenarkan menjamin kepada Kliennya, bahwa Perkara yang ditanganinya akan MENANG.
  3. Dalam menangani Perkara, ” 2 e L ” Dapat Menolak Perkara yang menurut Keyakinannya tidak ada Dasar Hukumnya.
  4. ” 2 e L ” berhak menerima Honorarium atas Jasa Hukum yang telah diberikan kepada Klien dengan ditetapkan secara Wajar berdasarkan Persetujuan Kedua Belah Pihak.
  5. ” 2 e L ” memiliki Wilayah Kerja meliputi seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia.

Dirangkum dari : Kode Etik Advokat Indonesia, Jakarta 23 Mei 2002


https://www.hiclipart.com/free-transparent-background-png-clipart-mtxju

138 thoughts on “LAWYER

Add yours

  1. Thanks for your write-up on this site. From my own personal experience, there are occassions when softening up a photograph could provide the photographer with a little bit of an inspired flare. Sometimes however, that soft blur isn’t what exactly you had in mind and can in many cases spoil a normally good snapshot, especially if you consider enlarging it.

    Liked by 1 person

  2. Wonderful items from you, man. I’ve consider your stuff previous to and you are just too great. I actually like what you have got right here, certainly like what you are stating and the best way by which you assert it. You’re making it entertaining and you still take care of to keep it wise. I can’t wait to learn much more from you. This is really a terrific site.

    Liked by 1 person

  3. Hi there, just was alert to your weblog via Google, and located that it is truly informative. I am gonna watch out for brussels. I will be grateful for those who proceed this in future. Many people will be benefited out of your writing. Cheers!

    Liked by 1 person

  4. Catatan Hari Kemerdekaan Negara Indonesia 17 Agustus 2022.

    Menilai Kasus “Polisi Tembak Polisi”
    Sebagai Tindak Pidana Pelanggaran HAM dan Merusak Tata Hukum Institusi Negara. (Petingnya Reformasi Totallitas)

    Merdeka !!!
    Merdeka !!!
    Merdeka !!!
    Selamat kita semua dapat merayakan HUT ke 77 Bagi Kemerdekaan NKRI, dan kini tidak saja mengingat bagaimana perjuangan kemerdekaan itu telah dicapai namun juga bagaimana kemerdekaan itu diisi dan dijalankan oleh kita semua didalam sebuah negara yang merdeka.

    Salah satu titik sentral (Kemerdekaan Negara bagi setiap bangsa) dalam konstitusionalisme adalah persoalan hak asasi manusia (HAM). Dalam kaitan ini, konstitusi memiliki peran penting, yang bukan hanya sekadar melakukan jaminan dan proteksi secara tertulis, melainkan pula menyediakan berbagai nilai yang digunakan oleh lembaga peradilan dalam interpretasi serta elaborasi hak-hak tersebut. Artikel ini menjelaskan hubungan antara konstitusi dan HAM, yang mencakup persoalan isi dan pengertian HAM, tempat HAM dalam konstitusi, termasuk dalam UUD 1945, serta akibat pengaturan HAM dalam konstitusi. Artikel ini menegaskan bahwa penempatan HAM dalam konstitusi tidak semata-mata menjadikannya sebagai hak-hak fundamental yang bersifat mendasar, melainkan pula sebagai hak-hak konstitusional yang tertinggi. (ARTIKEL KEHORMATAN: KONSTITUSI DAN HAK ASASI MANUSIA, Jurnal UNPAD, ac.id) dan kini penting disaat hari ini 17 Agustus kita merayakan HUT Ke-77 Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu mengusung dan agar meletakannya kemerdekaan atas segala bangsa tersebut melalui: I). Kontrol atas peran, tugas dan fungsi adanya kekuasaan polisi, jaksa dan kehakimanan melalui RKUHP (Racangan Kitab Undang Hukum Pidana).

    HAM merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia sejak dalam kandungan yang bersifat universal. Jadi, dalam HAM tidak mengenal batasan umur, jenis kelamin, negara, ras, agama maupun budaya.

    Perlu diketahui, setiap manusia memiliki dua keinginan, yaitu keinginan berbuat baik dan jahat. Keinginan berbuat jahat itulah yang menimbulkan dampak pada pelanggaran HAM, seperti membunuh, merampas harta milik orang lain, menjarah, dan lain-lain.

    II). Melalui Hut Kemerdekaan ini kita bersama ingatkan dan sepakat, bahawa Hak asasi manusia atau HAM adalah
    hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia dan melekat sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, hak ini tidak bersumber dari negara atau hukum.

    Apa dimaksud Pelanggaran HAM?
    Pengertian pelanggaran HAM (UU 39/1999) adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi atau mencabut hak seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh UU ini.

    Pengadilan HAM juga berfungsi mengadili kasus pelanggaran HAM di Indonesia berupa tindakan yang bersifat
    (1) pembunuhan massal,
    (2) pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan,
    (3) penyiksaan terhadap seseorang oleh orang lain,
    (4) penghilangan orang secara paksa,
    (5) diskriminasi yang dilakukan kepada orang lain.

    Apa dimaksud dengan pelanggaran hak?
    Pelanggaran hak adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelainan yg secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyesalan hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yg berlaku.

    III). Mengisi dan mengimplementasikan kemerdekaan ini atas HAM adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir, berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Segala hal yang berhubungan dengan HAM pasti bersifat universal dan semua orang memilikinya tanpa mengenal perbedaan.

    Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, HAM atau Hak Asasi Manusia adalah hak yang dilindungi secara internasional (yaitu deklarasi PBB Declaration of Human Rights), seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, hak untuk mengeluarkan pendapat.

    Jenis Pelanggaran HAM
    Kasus pelanggaran HAM dapat dikategorikan dalam dua jenis, yaitu :

    Kasus pelanggaran HAM yang bersifat berat, meliputi:

    1. Pembunuhan massal (genisida).
    2. Pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan.
    3. Penyiksaan.
    4. Penghilangan orang secara paksa.
    5. Perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis

    Kasus pelanggaran HAM yang biasa, meliputi :

    1. Pemukulan.
    2. Penganiayaan.
    3. Pencemaran nama baik.
    4. Menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya.
    5. Menghilangkan nyawa orang lain.

    Dari uraian tentang HAM tersebut diatas sebelumnya perlu diketahui betapa tingkat hilangnya kepercayaan masyarakat indonesia terhadap institusi Polisi termasuk diantaranya pelayanan, aparat hukum, penegakkan hukum dan kelembagaan sebagai Mengayom Masyakarat, genap sudah “Polri jadi institusi paling korup se-Indonesia” (Merdeka.com 7/2/2015). Mengingat Dalam An Introduction to Politics (1951), Roger H. Soltau mengemukakan definisi negara adalah sebuah agen maupun kewenangan yang mengatur maupun mengendalikan segala persoalan bersama atas nama masyarakat di dalamnya.

    Selanjutnya menilai Kasus “Polisi Tembak Polisi” adanya korban kematian Brigadir J yang terjadi secara Masif, Terstruktur, sistematis, sebagaimana terjadi di Kediaman Pejabat Tinggi Kepolisian R.I, dengan Korban Anggota Polisi, skenario kasus palsu dan berita palsu yang melibatkan aktor pejabat negara dan Institusi Kepolisian Negara adalah sebuah Kekacauan Hukum dan Penegakkan Hukum serta Keadilan dengan berkaca dari persoalan tersebut diatas sehingga puncaknya kini sangat Penting Mereformasi Institusi Polri secara keseluruhan oleh Presiden Republik Indonesia dengan : IV). Melakukan penggatian semua pimpinan polisi tertinggi menempatkan Pejabat polisi yang dipilih dari masyarakat intelektual, LSM, Organisasi Advokat dan Akademisi.

    Dalam HUT NKRI hari ini perlu diperjelas V). Bahwa Kepemimpinan pemerintahan negara berkewajiban melayani warganya tanpa mencari keuntungan, seperti pelayanan gratis, mewujidkan tegaknya hukum berkeadilan, pendidikan gratis 12th, membangun panti-panti Jompo, Disabilitas / Sekolah, pengobatan gratis/murah, pelayanan social, mewujudkan kesejahteraan masyarakat tak mampu gratis sandang pangan papan. Sedangkan untuk membiayai jalannya roda pemerintah berasal bukan saja melulu memeras masyarakat dari sekedar pemungutan pajak dan restribusi tetapi pemerintah mesti cerdas dan kreative mewujudkan kegiatan ekonomi bagi rakyat.

    VI). Selain itu tugas dari kepemimpinan pemerintahan adalah melindungi ketentraman kesejahteraan dan keamanan warganya bukan sebaliknya koruptive dan mempersulit pencari keadilan atau menjadikan skenario keberpihakan oknum pimpinan penegak hukum melakukan perbuatan pelanggaran hukum seperti kasus diatas. VII). Oleh karena itu saatnya kita wujudkan pemerintahan yang baik dan benar secara wujud kewajiban dapat disebut juga good governance dan cleant gavernment.

    Melalui Hari Kemerdekaan NKRI ini berharap kemudian, agar institusi Kepolisian R.I. mewujudkan pengayoman yang sesungguhnya dengan : VI). meletakkan HAM tersebut sebagai pilar utama. Amin

    Salam Anak Bangsa,
    🇲🇨⚖️🙏
    Dirgahayu Ke 77 – N.K.R.I
    17/8/1945-2022
    Merdeka !!!
    Lukas Siahaan
    (Kandidat Presiden 2024)

    .

    Like

  5. Catatan Lukas Siahaan

    Yth rekan rekan sejawad advokat
    Bersama ini disampaikan rencana perlunya dibentuk Lembaga untuk melakukan Perlindungan terhadap Profesi Advokat dengan nama LPAI (Lembaga Perlindungan Advokat Indonesia), melalui tulisan ini semoga merasakan juga atas manfaat dan diperlukannya atas pembentukan lembaga tersebut selanjutnya mengajak bersama sama turut serta didalamnya untuk pembentukan dan atau pelaksanaan, berikut uraiannya.

    Nama Organisasi :Lembaga Perlindungan Advokat Indonesia

    Singkatan : LPAI

    Sebutan Jabatan Ketua Umum : Sekretariat Jenderal (SekJed)

    Pendaftaran LPAI.
    LPAI merupakan suatu organisasi pegiat perlindungan Advokat yang rencana kelembagaannya terdaftar dalam Kementerian Hukum dan HAM serta kepengurusannya rencana akan dimohonkan untuk diresmikan dengan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

    Bahwa kalimat perlindungan disini diartikan adanya proteksi atas peran tugas dan fungsi dari profesi advokat sebagai penegak hukum / Oficium Nobile – selajutnya disebut perlidungan guna mempertegas secara praktis adanya hak imunitas Advokat tersebut dilaksanakan.

    Latar Belakang LPAI.
    Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 16 UU 18/ 2003 Tentang Advokat menyebutkan “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.

    Bahwa juga melalui putusan MK No. 26/PUU-XI/2013 atas pengujian Pasal 16 UU Advokat, Mahkamah Konstitusi (MK) memperluas hak imunitas/perlindungan advokat yang tidak bisa dituntut secara pidana atau perdata dalam rangka kepentingan pembelaan klien baik di dalam maupun di luar persidangan.

    Belajar dari kasus yang menimpa Advokat Fredrich Yunadi diduga menghalangi penyidikan atau melakukan obstruction of justice (OJ) atas kasus kliennya. KPK menetapkannya sebagai tersangka OJ pada Rabu, 10 Januari 2018 – dan resmi ditahan pada Sabtu, 13 Januari 2018. Adanya dugaan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi – selanjutnya perlu diambil langkah langkah pelaksanaan dan implementasi nyata atas perlindungan Advokat dimasa depan.

    Imunitas Advikat.
    Bahwa hak imunitas Advokat dipandang sejalan, setara dengan hak imunitas anggota DPR seperti diatur UU No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Dan sejalan, setara dengan hak imunitas anggota BPK seperti diatur UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

    Bahwa hak imunitas advokat juga diakui dan diperkuat oleh ketentuan-ketentuan norma internasional, diantaranya Basic Principles on the Role of Lawyers, International Bar Association Standards, dan World Conference of the Independence of Justice. “Memperjelas mekanisme hak imunitas ini semata-mata untuk melindungi advokat dalam menjalankan fungsi profesinya, khususnya pembelaan dan pemberian nasihat kepada kliennya.”

    Maka sejak digagas tahun 2018 tersebut, Lukas Siahaan bersama rekan advokat yang tergabung dalam Barisan Advokat Indonesia Bersatu (Baradatu) berharap kedepan melalui LPAI ini aktif melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan dan hak-hak Advokat atau hak imunitas dilaksanakan melalui berbagai hal, seperti penanganan dan pendampingan kasus, advokasi, publikasi, monitoring, dan evaluasi berkala.

    Giat LPAI.
    LPAI juga sangat memperhatikan kasus-kasus profesi advokat yang meliputi antara lain tentang hak, kewajiban, adanya gugatan dalam perkara pidana, perkara perdata, adanya pelaporan polisi, perselisihan kepada sesama atau seseorang profesi Advokat dalam menjalankan peran, fungsi dan tugas sebagai Advokat berhadapan dengan hukum, Kewajiban Berorganisasi dalam satu organisasi advokat, SK Pengangkatan Advoka, Hak Disumpah di Pengadilan Tinggi dan hak profesi selaku penegak hukum sejajar dengan penegak hukum lain. Advokat-Advokat korban atau adanya dugaan pelanggaran hukum, dan Advokat-Advokat yang membutuhkan perlindungan khusus lainnya.

    Peran dan Fungsi LPAI :

    – Lembaga pengamat dan tempat pengaduan keluhan masalah Advokat.

    – Pelayanan bantuan hukum untuk beracara di pengadilan mewakili kepentingan Advokat.

    – Kajian kebijakan dan perundang-undangan tentang Advokat.

    – Pendidikan, pengenalan dan penyebarluasan informasi tentang hak Advokat selaku penegak hukum yang sejajar dengan penegak hukum lain (Polisi, Jaksa, Hakim)

    Berdasarkan UU Advokat maka tugas pokok LPAI juga antara lain:

    a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Advokat.

    b. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Advokat.

    c. Mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Advokat.

    d. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran Hak / Kewajiban Advokat.

    e. Melakukan mediasi atas sengketa Pelanggaran Hak / Kewajiban Advokat.

    f. Melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang Perlindungan Profesi Advokat.

    g. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap UU ini.

    Selain itu berdasarkan UU Advokat, fungsi LPAI yaitu mengawal dan mengawasi pelaksanaan dari perlindungan Advokat yang dilakukan oleh para pemangku kewajiban perlindungan Advokat.

    Lembaga Perlindungan Advokat Indonesia
    (L.P.A.I)
    🇲🇨⚖️🙏
    Lukas Siahaan.
    Penggas/Pendiri

    Ajakan, jika yth rekan setuju akan gagasan tsb dan hendak turut didalam pelaksanaan sertu mendukung penuh implementasi LPAI selanjutnya mari bersatu didalam WA Group khusus dan segera balas balik melalui pesan ini dengan jawaban :
    Apa alasan anda terkait perlunya LPAI tsb ?
    Siap mendukung berdirinya LPAI dengan kontribusi :(pilih jawaban):
    Menjadi Pengurus dan anggota
    Menjadi Anggota saja
    Menjadi donatur dan anggota.
    Sebagai partisipan saja.
    Siap sebagai anggota untuk masuk dalam WA Group LPAI
    Dafatarkan atas :
    Nama Diri :
    Alamat Kantor
    No. Hp
    No. KTA (advokat):

    Syarat dan ketentuan WA Group secara tegas (otoritas Admin mengeluarkan anggota dari WAG) membatasi (melarang bentuk diskusi lain) hanya menyangkut tulisan bahasan Imunitas Advokat dalam kaitannya Agenda Pembentukan LPAI.

    Dan undangan khusus anggota terbatas bagi yang rekomendasikan saja untuk dapat bergabung dengan krteria advokat sedikitnya 5th: advokat/dosen,: advokat/kurator,: Advokat/mediator,: Advokat/pengurus OA.

    Salam Hormat,
    🇲🇨⚖️🙏
    Admin Group LPAI
    http://wa.me/+62818735425

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: